LPAI protes menu MBG di Ngemplak, dinilai tak sesuai anggaran, transparansi pengelolaan dana kini jadi sorotan publik.
Isu pengelolaan anggaran kembali mencuat. LPAI menyoroti menu MBG di Ngemplak yang diduga tidak sesuai dengan besaran dana yang dialokasikan, memicu tanda tanya di tengah masyarakat.
Sorotan ini bukan sekadar soal menu, tetapi juga menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkap dan respons pihak terkait dalam Jawa Indonesia berikut.
Menu MBG Di Ngemplak Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, menuai keluhan. Menu kering yang dibagikan kepada siswa PAUD dinilai tidak mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan.
Sorotan muncul setelah paket makanan yang dibagikan kepada anak-anak dinilai terlalu sederhana. Isi paket yang terdiri dari roti, sosis, dan pisang dianggap belum memenuhi ekspektasi sebagian pihak terkait kualitas gizi.
Isu ini kemudian berkembang menjadi perbincangan publik karena menyangkut program yang didanai anggaran negara. Transparansi serta kecukupan nutrisi menjadi dua poin utama yang dipertanyakan.
Kritik LPAI Terhadap Isi Dan Nilai Gizi
Dewi Ritaningsih dari Lembaga Pengembangan Anak Indonesia (LPAI) menyampaikan kekecewaannya terhadap menu yang dibagikan. Ia menilai komposisi makanan tersebut belum mencerminkan standar gizi yang ideal untuk anak usia dini.
Menurutnya, harga tiga item dalam paket tersebut diperkirakan tidak mencapai Rp 8.000. Ia memperkirakan roti dan sosis masing-masing sekitar Rp 2.500, ditambah pisang Rp 1.000, sehingga totalnya sekitar Rp 6.000.
Ia juga menyoroti ketiadaan susu atau telur sebagai sumber protein tambahan. Dewi menegaskan kritik ini bertujuan agar program yang menggunakan dana publik benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak.
Baca Juga:Â Tragis! Anak Kandung Jadi Korban Cabul Ayah di Klaten Selama 14 Tahun
Desakan Perbaikan Kualitas Menu
LPAI meminta agar komposisi MBG dievaluasi dan ditingkatkan kualitas gizinya. Program dinilai baik secara konsep, namun perlu pengawasan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Dewi menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (23/2/2026), menegaskan bahwa perbaikan bukan hanya soal nilai rupiah, tetapi juga kandungan nutrisi yang seimbang. Anak usia PAUD hingga SD membutuhkan asupan yang menunjang pertumbuhan.
Ia berharap ada penyesuaian menu sehingga lebih variatif dan memenuhi standar kecukupan gizi. Dengan begitu, program MBG tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung kesehatan anak.
Penjelasan Kepala SPPG Gagaksipat 2
Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, memberikan klarifikasi bahwa menu tersebut telah sesuai dengan anggaran Rp 8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3. Ia menjelaskan rincian harga pembelian bahan makanan.
Roti isi daging dibeli seharga Rp 4.050 per buah setelah mendapatkan potongan harga karena pembelian dalam jumlah besar. Sosis oven isi daging dihargai Rp 2.500, sedangkan pisang ambon sekitar Rp 1.450 per porsi.
Menurutnya, total harga tersebut telah sesuai dengan alokasi dana per anak. Untuk siswa SD kelas 4 hingga SMA, ukuran porsi lebih besar meski item menu serupa.
Standar Gizi Dan Komitmen Perbaikan
Salma menegaskan pihaknya tetap memperhitungkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam setiap penyusunan menu. Roti dan sosis dipilih karena mengandung protein hewani yang dianggap mencukupi kebutuhan satu kali makan.
Ia juga menyebutkan bahwa menu dengan tambahan susu dan telur telah dijadwalkan dalam minggu berjalan, meskipun tidak diberikan setiap hari. Variasi dilakukan agar tetap sesuai anggaran namun memenuhi kebutuhan nutrisi.
Selain itu, pihak SPPG memastikan seluruh pemasok memiliki izin resmi seperti BPOM atau minimal PIRT serta sertifikat halal. SPPG Gagaksipat 2 juga membuka komunikasi dengan sekolah apabila diperlukan penyesuaian menu atau evaluasi ke depan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.comÂ
- Gambar Kedua dari daulat.co
