Buntut Video Jalan Jelek, Kreator Konten Garut Diduga Dapat Intimidasi

Seorang kreator konten di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik setelah mengunggah video yang menampilkan kondisi jalan rusak di wilayahnya.

Video tersebut awalnya dimaksudkan sebagai bentuk kritik sosial terhadap infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan warga dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, sang kreator memperlihatkan jalan berlubang, permukaan aspal yang terkelupas, serta genangan air yang kerap menyebabkan kendaraan tergelincir, terutama saat hujan turun.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Jawa Indonesia.

Dugaan Intimidasi Oleh Keluarga Kepala Desa

Menurut pengakuan sang konten kreator, dirinya didatangi sejumlah orang yang mengaku sebagai keluarga kepala desa tak lama setelah video tersebut viral di media sosial.

Dalam pertemuan itu, ia disebut mendapat teguran keras dan diminta untuk menghapus video dengan alasan mencemarkan nama baik desa dan aparatur pemerintah setempat. Bahkan, konten kreator tersebut merasa tekanan yang diterimanya sudah mengarah pada intimidasi psikologis.

Ia menegaskan bahwa video tersebut tidak menyebut nama kepala desa secara langsung. Melainkan hanya menyoroti kondisi jalan yang memang rusak dan sudah lama dikeluhkan warga.

Sang kreator mengaku kecewa karena kritik yang disampaikan secara terbuka justru dibalas dengan pendekatan yang dinilai tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Reaksi Warga Dan Dukungan Warganet

Kasus ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memantik reaksi beragam dari masyarakat. Banyak warganet menyatakan dukungan kepada konten kreator tersebut, menilai apa yang dilakukannya merupakan bentuk kontrol sosial yang sah.

Warga setempat pun mengonfirmasi bahwa kondisi jalan yang ditampilkan dalam video memang sesuai dengan kenyataan di lapangan dan telah rusak selama bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan.

Sejumlah warga bahkan mengaku takut menyampaikan keluhan secara langsung kepada aparat desa karena khawatir mendapat perlakuan serupa.

Dukungan moral dan solidaritas pun mengalir, tidak hanya dari masyarakat Garut. Tetapi juga dari berbagai daerah lain yang mengalami persoalan infrastruktur serupa. Kasus ini dianggap mencerminkan persoalan klasik antara kritik publik dan respons kekuasaan di tingkat lokal.

Baca Juga: Kejati Jatim Telusuri Aliran Dana Korupsi DABN Probolinggo Hingga PPATK

Perspektif Hukum Dan Kebebasan Berekspresi

Dari sisi hukum, dugaan intimidasi terhadap konten kreator menuai perhatian pemerhati hukum dan kebebasan pers. Mereka menilai bahwa kritik terhadap pelayanan publik, termasuk infrastruktur jalan.

Merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Selama disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengandung fitnah, kritik tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Pakar hukum menyebut bahwa tindakan mengintimidasi atau menekan seseorang agar menghapus konten kritik dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Apalagi jika intimidasi tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan psikologis. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum diharapkan bersikap netral dan melindungi hak warga untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Desakan Evaluasi Dan Perbaikan Infrastruktur

Kasus dugaan intimidasi ini akhirnya memunculkan tuntutan yang lebih luas. Yakni evaluasi kinerja pemerintah desa dan perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Garut.

Banyak pihak menilai bahwa polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi dan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat, bukan justru mempermasalahkan pihak yang menyuarakan kritik.

Pemerintah daerah diharapkan turun tangan untuk menengahi konflik serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Selain itu, transparansi penggunaan anggaran desa dan perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama publik.

Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sebagai polemik media sosial semata, melainkan berujung pada perbaikan nyata. Baik dalam hal kondisi jalan maupun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kritik warga.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di Jawa Indonesia.